indoposnews.id – Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga melihat pengembangan komoditas gambir di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, masih sangat prospektif. Baik itu dari potensi produksi dan pemasaran pada pasar domestik dan ekspor. Namun, dari pengembangan komoditas ini belum dibarengi dengan peningkatan produktivitas maupun pendapatan petani.
“Skema Resi Gudang (SRG) ini diharapkan membantu petani untuk mendapatkan harga tawar yang lebih baik. Dan jaminan penyerapan pasar. Apalagi gambir di Kabupaten Limapuluh Kota menjadi komoditas daerah dengan keunggulan komparatif yang harus benar-benar diperhatikan,” jelas Wamendag Jerry saat melakukan peninjauan ke Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) komoditas gambir di Gudang SRG di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, Jumat (21/5/2021).
Wamendag Jerry menambahkan, SRG menjadi solusi bagi petani dalam mengatasi musim panen. Dengan adanya SRG, petani tidak harus segera menjual hasil panen. Karena dapat menyimpan hasil panennya di gudang. SRG ini salah satu solusi untuk mengatasi harga jual.
“Sistem Resi Gudang (SRG) berpotensi menjadi instrumen dalam mendukung pengendalian ketersediaan stok dan stabilitas harga komoditas pangan. Sebab, SRG dapat menjadi alternatif instrument dalam mendukung tata niaga dan distribusi,” beber Wamendag.
Seperti diketahui, Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui dana DAK telah membangun 2 (dua) Gudang SRG di Kabupaten Limapuluh Kota, yaitu Gudang SRG di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau dibangun tahun 2014 dan Gudang SRG di Nagari Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru dibangun tahun 2017. Kedua gudang tersebut dapat menampung hasil produk petani gambir sebanyak 3.000 ton.
Program SRG ini jelas Wamendag Jerry, merupakan program pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang. Kementerian Perdagangan juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan dalam Gudang Sistem Resi Gudang.
Ada 18 komoditas yang bisa diresigudangkan. Yaitu gabah, garam, beras, gambir, jagung, teh, kopi, kopra, kakao, timah, lada, bawang merah, karet, ikan, rumput laut, pala, rota, dan ayam beku karkas.
“Keunggulan dengan resi gudang ini tidak perlu lagi pihak perbankan untuk studi kelayakan. Ini sudah menjadi jaminan pasti. Tentunya, untuk masuk ke Resi Gudang, ada syarat dan ketentuan. Salah satunya produknya harus berkualitas,” ujarnya.
Wamendag Jery menekankan pentingnya dukungan para kepala daerah dan pemerintah daerah dalam implementasi SRG di daerah masing-masing. Yakni melalui kebijakan yang mendorong pemanfaatan SRG, infrastruktur, pembentukan kelembagaan SRG, serta koordinasi aktif di antara pemangku kepentingan terkait.
Adapun dialog SRG tersebut, dihadiri Wakil Bupati Limapuluh Kota, Rizki Kurniawan Nakasri; Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK Ibu Widiastuti; Plt Kadis Perdagangan, Koperasi dan UKM, Ayu Mitria Fadri; penyelenggara Pasar Lelang Komoditas PT Grafika Jaya Sumbar; calon pengelola Gudang SRG PT Salimbado Jaya Indonesia, dan petani gambir.
“Insya Allah kita akan kawal SRG ini sehingga dapat membantu kesejahteraan petani,” jelas Wakil Bupati Limapuluh Kota, Rizki Kurniawan Nakasri.
Dikatakan, pihaknya sangat berterima kasih atas perhatian dari Kementerian Perdagangan, khususnya terhadap pengembangan SRG dan pengembangan teknologi digital kepada UMKM.
“Kami apresiasi kepada Kemendag terhadap pengembangan SRG dan UMKM. Semoga kedatangan Wamen dapat memberikan solusi terbaik untuk hal itu,” ucapnya.
Sementara itu, pada kunjungan kerja ini, Wamendag berkesempatan mengunjungi sentra UMKM Songket Halaban, Sentra Gula Semut, Labuah Gunuang, Sentra Bordir dan Simalanggang, Lahan Pembangunan Pusat Oleh-Oleh di Harau, dan kunjungi Pasar Sarilamak dan Pasar Piladang serta Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Limapuluh Kota.
Terkait Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Wamendag Jerry meminta PLUT Kabupaten Limapuluh Kota bisa jadi center of excellence (pusat unggulan) layanan perdagangan.
“PLUT harus dikelola lebih baik lagi, lebih terukur, kalau memang belum optimal ya harus lebih diaktifkan lagi, catatan administrasi juga harus dirapikan. Dengan demikian standarnya bisa ditingkatkan lagi dalam pelayanan,” katanya. (rls)
