- Advertisement -spot_img
BerandaNEWSSidang Dugaan Korupsi Ekspor Migor, Mantan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Jadi Saksi

Sidang Dugaan Korupsi Ekspor Migor, Mantan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Jadi Saksi

- Advertisement -spot_img

indoposnews.id – Sidang dugaan kasus korupsi ekspor minyak goreng (migor) mentah atau CPO, kembali digelar Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Dalam sidang tersebut, Oke Nurwan, selaku mantan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) hadir memberikan kesaksian.

JPU kemudian menanyakan sejumlah hal kepada saksi. Seperti sejak kapan kenaikan harga migor. Yang dijawab oleh saksi Oke Nurwan sejak Juli 2021 sampai April 2022. JPU juga menanyakan sejak kapan kelangkaan migor terjadi.

“Kelangkaan migor akhir Januari sampai pertengahan Maret 2022,” jelas saksi.

JPU juga menanyakan istilah D1, D2 dan D3. Serta terkait diwajibkan mengalokasikan 20 persen produksinya untuk kebutuhan dalam negeri, lewat kebijakan domestic market obligation (DMO). Serta sejumlah pertanyaan lainnya.

Sementara itu, Tim Penasihat Hukum General Manager Musim Mas Group, Togar Sitanggang, Denny Kailimang, usai sidang mengatakan ada persoalan pemisahan antara peraturan yang mengatur tentang mengatasi kelangkaan minyak goreng dengan para pelaku usaha secara sukarela, tidak diwajibkan

“Cuma di patok harganya Rp14 ribu perliter inikan jadi persoalan. Dengan demikian timbulah suatu masalah
Yang tambah langka lagi barangnya. Sedangkan menurut saksi sejak 2021 Januari sudah ada pergolakan harga peningkatan harga minyak goreng di pasar,” jelas Denny.

“Jadi disitu letak keluarnya peraturan Permendag nomor 1 tahun 2022. Jadi ada sukarela tapi dipatok harganya Rp14 Ribu perliter. Jadi inikan jadi masalah. Dengan adanya aturan patokan harga ini, maka beberapa produsen itu tidak mau menjualnya. Kenapa, karena di TBS sudah beda, internasional CPOnya beda jadi sehingga mereka tidak melakukan penjualan. Ini yang mengakibatkan adanya suatu kelangkaan. Akhirnya timbul harga naik,” imbuhnya.

Kemudian jelas Denny, dicarilah jalannya untuk mengatasi itu.

“Nah keluarlah peraturan nomor 3. Kemudian nomor 11, keluar semua peraturan Hingga sampai DMO. Sehingga mengenai HET sendiri berubah-ubah. Jadi inikan mengalami kesulitan bagi stok yang sudah jalan, bagaimana. Mereka beli, naik harganya. Mereka mau jual takut. Takut ditangkap polisi karena HET nya sudah ada,” jelas Denny.

“Kemudian pada Maret keluar peraturan. Bahwasanya harga sesuai pasaran tidak usah DMO. Cuma minyak curah aja yang Rp14 ribu. Jalan kok, jadi jalan. Peredaran minyak goreng terpenuhi. Jadi mana yang salah,” pungkasnya.

Seperti diketahui, dalam kasus tersebut Jaksa mendakwa lima orang terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang merugikan keuangan negara Rp6,04 triliun dan merugikan perekonomian negara Rp12,3 triliun

Kelima terdakwa itu adalah Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas, Togar Sitanggang.

Kemudian, penasihat Kebijakan/Analis pada Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI), dan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei. Serta, bekas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Indrasari Wisnu Wardhana. (bwo)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Tetap Terhubung
16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan
Harus Baca
- Advertisement -spot_img
Artikel terkait
- Advertisement -spot_img