Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy (foto humas Kemenko PMK)
indoposnews.id – Pemerintah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali. Yakni mulai 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Hal tersebut untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, salah satu yang menjadi perhatian dalam penerapan PPKM Darurat, yaitu pentingnya menambah jumlah tracer. Jumlah tracer dalam dua bulan ke belakang baru sebanyak 5 ribu untuk seluruh Indonesia.
“Kemenkes dan TNI/Polri sebenarnya sudah mengambil langkah, tapi itu kan surveillance. Kita peru tracer yang memang dari tenaga medis. Meskipun peran Babinkamtibmas dan Satpol Pp juga harus. Karena kadang-kadang diperlukan tindakan koersif apalagi saat PPKM Darurat sekarang ini,” jelasnya Sabtu (3/7/2021).
Lebih lanjut Menko PMK mengatakan, untuk penguatan PPKM Darurat, pihaknya mengusulkan penguatan Satgas Covid-19 hingga di tingkat desa dan kelurahan. Dan bahkan tingkat RW/ RT.
“Perlunya gerakan memakai masker dan sedekah masker untuk penguatan prokes dasar bagi masyarakat yang sudah mulai abai. Pengawalan penjualan obat-obatan sesuai HET, percepatan vaksinasi, penanganan berita hoaks, serta penanganan public panic,” bebernya.
Sementara itu, berkaca dari Idul Adha tahun lalu, Ketua Bidang Data dan IT Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah melaporkan bahwa kenaikan kasus terjadi mulai H-3 hingga H-1. Hanya, puncak lonjakan kasus yaitu pada H-1 dengan range kenaikan antara 3 sampai 57%.
Dia menyebut hal itu terjadi di 31 provinsi. Terutama dengan mobilitas masyarakat ke pusat-pusat perbelanjaan dan tempat wisata. Walhasil, potensi penularan menjadi sangat tinggi. Sehingga perlu adanya kebijakan lebih ketat terhadap aktivitas dan mobilitas dari masyarakat.
“Penetapan PPKM Darurat ini sudah sangat tepat. Di samping juga tetap harus dilakukan optimalisasi 3T untuk menekan angka positivity rate maupun memantau varian-varian yang memang sudah tersebar di Indonesia. Pemantauan hingga ke level RT kemudian kolaborasi menjadi sangat penting,” ujarnya.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mempertegas PPKM Darurat sebagai salah satu instrumen penting melihat lonjakan kasus yang eksponensial. Terutama akibat masuknya varian baru Delta dari India.
Akan tetapi, dia menjelaskan bahwa kebijakan PPKM Darurat tidak akan serta merta langsung menurunkan jumlah kasus Covid-19 yang terjadi di lapangan.
“Ini yang perlu dikomunikasikan ke publik. Karena adanya masa inkubasi sebelum PPKM Darurat diberlakukan, maka penurunan kasus baru akan terjadi atau terlihat pada 7 sampai 10 hari mendatang. Sekarang masih akan terus naik dan tentu kita antisipasi,” jelas Wamenkes.
Dia pun menekankan agar masyarakat dapat membatasi mobilitas. Termasuk menjelang dan saat Hari Raya Idul Adha. Selain itu, dengan menambah jumlah testing juga diharapkan positivity rate bisa kurang dari 10%. Serta target jumlah tracing bisa mencapai 15 kontak erat per-1 kasus.
“Berbagai upaya terus kita lakukan. Termasuk meningkatkan jumlah vaksinasi. Mudah-mudahan pada akhir masa term yang sekarang PPKM Darurat sampai 20 Juli ini,kita akan bisa mencapai apa yang telah ditargetkan,” ujarnya. (dri)
