foto ist
indoposnews.id – Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Herda Helmijaya mengungkapkan, sektor pelabuhan memegang peranan yang sangat penting dalam ekosistem perekonomian dan kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pembenahan sektor pelabuhan dinilai penting.
Hal tersebut diungkapkannya saat Roadshow Bus Antikorupsi sektor kepelabuhanan lewat gelaran kegiatan ‘Sosialisasi dan FGD Program National Logistics Ecosystem (NLE) dan Platform JAGA Sektor Pelabuhan’ yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu lalu, (25/10/2023) di Grha Pelindo Belawan, Medan.
Dia juga menyebutkan, memilih Belawan dalam kegiatan Roadshow Bus Antikorupsi karena merupakan pelabuhan yang termasuk sudah maju.
“Pelabuhan Belawan secara aktif sudah melakukan gerakan-gerakan perbaikan dalam memberikan pelayanannya sejak tahun 2018. Dilihat juga dari penerapan NLE, Belawan telah melaksanakan 8 indikator penerapan NLE, dan sekarang pemerintah membuatnya jadi lebih sistemik, di bawah komando kementerian investasi langsung,” ungkap Herda.
Terkait itu Regional Head 1 PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Yarham Harid menerangkan, sebagai bentuk komitmen, seluruh Pelindo Group telah melaksanakan pelayanan kepelabuhanan berbasis IT di Pelabuhan, mulai dari pelayanan kapal, barang, juga container.
“Upaya kami dalam peningkatan pelayanan memiliki dua poin, yakni memperpendek port stay kapal dan cargo stay di pelabuhan melalui program transformasi dan standarisasi operasi hingga digitalisasi layanan kepelabuhanan,” ujarnya.
“Artinya tidak perlu lagi face to face datang ke pelabuhan, tapi by system, dan program yang sedang berjalan diantaranya adalah perluasan program STID, Auto Gate dan SIMON TKBM ke Multi Terminal, Improvement TOS yang sedang dilakukan di Pelabuhan belawan,” imbuh Yarham.
Senada itu, Sub Holding Pelindo Multi Terminal (SPMT) saat ini juga sedang menerapkan digitalisasi sebagai upaya pencegahan.
Sekaligus peningkatan kualitas melalui digitalisasi layanan terminal multipuprose dengan mengimplementasikan aplikasi PTOS-M yang beberapa waktu lalu sudah diresmikan langsung oleh Menteri Perhubungan RI.
Sementara itu Direktur Pengelolaan Layanan, Data dan Kemitraan LNSW, Ircham Habib menekankan, dalam rangka meningkatkan efisiensi biaya logistik, pemerintah telah mengembangkan National Logistics Ecosystem (NLE).
NLE merupakan sebuah platform digital layanan logistik dari hulu (kedatangan kapal) hingga hilir (warehouse/pabrik) dengan memfasilitasi kolaborasi Kementerian/Lembaga, perusahaan terkait, serta pelaku logistik.
“Selain memangkas biaya logistik, proses digitalisasi pada platform NLE secara tidak langsung juga diharapkan dapat menutup celah terjadinya korupsi pada ekosistem logistik di Indonesia,” ujarnya.
“Dan sampai saat ini sudah 46 pelabuhan yang digitalisasi melalui NLE, dan Belawan merupakan pelabuhan terbesar kelima dari 46 pelabuhan itu,” imbuh Icrham.
Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Rivolindo menuturkan upaya pencegahan korupsi merupakan arahan dari Stranas PK yang tujuannya untuk melakukan perbaikan.
“Dari sisi layanan sebagai upaya mencegah korupsi, semua sudah diberikan catatan-catatanya. Kita tinggal melaksanakan perubahan itu, dan terpenting adalah kita komitmen untuk mencegah korupsi dari hulu dan hilir,” terang Rivolindo.
