Foto ist
indoposnews.id – Perusahaan Listrik Negara (PLN) menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
Kerja sama tersebut, terkait Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Layanan PLN.
Adapun penandatanganan Kerja Sama tersebut dilakukan secara daring. Yakni oleh Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh, Jumat, (11/6/2021). Itu merupakan bentuk digitalisasi proses bisnis. Khususnya pada peningkatan pelayanan pelanggan.
“PLN melayani lebih dari 79 juta pelanggan. Dimana diantaranya sekitar kurang lebih 37 juta pelanggan merupakan pelanggan yang mendapatkan subsidi listrik, yang harus dikelola secara profesional dan tepat sasaran,” jelas Zulkifli.
Menurutnya, diperlukan sinkronisasi data pelanggan PLN dengan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dari Kementerian Sosial, dimana Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai basis pelayanan publik.
Dengan tercantumnya NIK pada seluruh data pelanggan PLN, akan mempermudah verifikasi dan validasi data NIK pelanggan pada data base PLN. Serta membantu penyaluran subsidi listrik berbasis DTKS akan tepat sasaran.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan mudah-mudahan 79 juta pelanggan PLN, dengan target 37 juta pelanggan yang mendapatkan subsidi berbasis DTKS yang sudah berbasis NIK, dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.
“Dengan sinkronasi data yang dilakukan, nantinya PLN dapat mengetahui informasi mengenai pelanggannya,” jelas Zudan.
Lebih lanjut dia mengatakan, kerja sama tersebut dapat memudahkan PLN untuk membangun proses digitalisasi dan pemberian subsidi.
“Sekaligus melakukan pencocokan pelanggan lama dan verifikasi pelanggan baru,” pungkasnya. (dri)
