- Advertisement -spot_img
BerandaNEWSMasyarakat Pertanyakan Persoalan Tender Pengadaan Pupuk

Masyarakat Pertanyakan Persoalan Tender Pengadaan Pupuk

- Advertisement -spot_img

JAKARTA-Masyarakat mempertanyakan dugaan permainan tender melalui mark-up harga HPS untuk pengadaan pupuk majemuk bernilai 154 miliar di lingkungan holding sebuah BUMN Pusat. Rekayasa tender diduga dilakukan melibatkan unsur oknum pejabat panitia adhoc (PPK) dan disinyalir sudah berlangsung lama.

Dari investigasi redaksi lampumerah.id secara langsung melalui dokumen aplikasi Ips Holding Perkebunan  terungkap fakta mengejutkan. Dugaan kuat telah terjadi rekayasa tender sejak undangan 25 April 2022 hingga diumumkan 3 Juni 2022.

Rekayasa dengan maksud tendensius sudah tentu dilakukan unsur oknum pejabat pengadaan (PPK) atau panitia adhoc dengan tujuan memenangkan perusahaan tertentu. Modusnya melalui penundaan atau tender ulang dan merubah harga HPS.

Dugaan permainan atau rekayasa tender bisa dibuktikan setidaknya melalui dua paket  pengadaan pupuk majemukuntuk kwartal II tahun 2022 yang dibuka holding PTPN pada 25 April 2022.

Paket pertama untuk jenis pupuk NPK 15.15.15 (Uk 2-4mm) Granular sebanyak 1.224.160 Kg kebutuhan senilai Rp. 11 Miliar lebih. Pemenang sedianya diumumkan pada 13 Mei 2022, tetapi tanpa alasan jelas kemudian dibatalkan sepihak pada saat seharusnya diumumkan.

Paket kedua, untuk pengadaan pupuk senilai lebih dari Rp. 154 miliar yang seharunya juga diumumkan bersama pada 13 Mei 2022, tiba-tiba pejabat PPK menginformasikan perubahan harga HPS lebih besar Rp. 40 miliar dari HPS sebelumnya dengan keterangan tender diulang.

Bahwa sejak pembukaan tender paket pupuk untuk kebutuhan yang diikuti 11 perusahaan  Daftar Rekanan Terseleksi (DRT) hingga tersaringlah 4 nominasi perusahaan secara berurut berdasarkan penawaran tertinggi.

Salah satu PT masuk nominasi tertinggi dengan penawaran HPS Rp. 11.543.504.731.88 namun nasibnya menjadi tidak ada kepastian setelah mendadak tender dinyatakan tidak dapat dilanjutkan alias dibatalkan tanpa kejelasan selanjutanya.

Untuk Paket 2, keputusan pemenang yang seharusnya diumumkan Panitia Adhoc pada tanggal 25 Mei 2022, ternyata hanya menginformasikan perubahan harga HPS tanpa penjelasan serta meminta seluruh peserta yang masih berminat agar kembali mengapluod dokumen kelengkapan administrasi. Sehingga tersebut yang semula sebagai Vendor nominasi teratas dengan penawaran Rp. 114 miliar menjadi bergeser posisinya dibawah harga dari HPS.

Disisi lain akibat mark-up HPS lebih besar Rp. 40 miliar dari HPS atau  membesar lebih dari 33% dari HPS semula pada 25 Mei 2022 tetapi ditulis seolah menjadi ketentuan 25 April 2022 oleh panitia, menjadikan Vendor dengan nominasi semula urutan 2, 3, 4, dst menjadi bergeser naik. Posisi teratas kemudian diduduki lainnya yang sebelumnya nominasi 2.

Tragisnya, hanya selang lima hari setelah mark-up HPS, panitia menggugurkan 4 peserta tender termasuk tersebut hingga menyisakan 4 vendor nominator. Selanjutnya bisa ditebak, PT yang diduha bermain ini pun diumumkan sebagai pemenang tender oleh panitia pada Jumat, 3 Juni 2022.  Uniknya, Pengumuman pemenang ini lebih cepat dan maju tiga hari dari jadwal seharusnya 6 Juni 2022.

Kesengajaan mark-up oleh panitia pengadaan (PPK) dengan merubah harga HPS semula Rp. 114.543.504.731.88,-  menjadi Rp. 154.543.504.731.88,-  untuk paket tender yang seharusnya diumumkan tanggal 25 Mei 2022 tetapi ditulis seolah 25 April 2022 menjadi fakta permainan tender benar adanya.

Pertama, perubahan penambahan Rp. 40 miliar membuat nominasi vendor berubah dan membuat tersebut bergeser masuk nominasi.

Kedua, Mark-up HPS lebih dari 34% membuktikan penetuan HPS semula disusun secara tidak bertanggung jawab hingga harus dilakukan perubahan sedemikian besar.

Terkait tata Kelola pengadaan barang dan jasa dan aturan penyusunan HPS telah diatur dalam  Perpress No. 12 Tahun 2021 dan Perpress No. 16 tahun 2018 dan perpress perubahan sebelumnya.

Ketua Panitia Adhoc pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi LPSE di Holding Pusat, beserta tim saat dikonfirmasi membenarkan adanya fakta perubahan harga dan tender ulang tersebut. Akan tetapi perubahan tersebut diklaim tidak menyalahi Perpress dan peraturan BUMN yang berlaku.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Tetap Terhubung
16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan
Harus Baca
- Advertisement -spot_img
Artikel terkait
- Advertisement -spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini