- Advertisement -spot_img
BerandaPOLITIKLegislator Usulkan BSSN Audit Forensik Keamanan Cyber

Legislator Usulkan BSSN Audit Forensik Keamanan Cyber

- Advertisement -spot_img

foto:dpr ri

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengusulkan agar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyusun program kerja audit forensik keamanan cyber. Hal itu  menanggapi ramainya kabar soal hacker China yang cukup masif mulai mentarget entitas-entitas pemerintah di Amerika dan Eropa.

Dia pun mempertanyakan BSSN apakah sudah menyusun program kerja untuk membuat pertahanan keamanan cyber nasional. Hal itu disampaikannya dalam rapat dengan Kepala BSSN di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

“Pertanyaan saya adalah terkait dengan cyber security kita, apakah BSSN punya rencana program kerja paling tidak, kalau di 2023 belum, di 2024 akan ada proses audit forensik yang cukup mendalam terkait dengan cyber security kita,” kata Sukamta dalam siaran pers.

Politisi dari Fraksi PKS ini menyampaikan, negara lain sedang ribut, Inggris dan Amerika sudah melakukan antisipasi. Bahkan, perusahaan asal China Huawei selalu di dampingi dengan aparat intelijen di dalam perusahan-perusahan. Namun Sukamta merasa heran kenapa BSSN belum ada pergerakan.

“Nah di kita kan anteng-anteng aja nih. Nah antengnya ini karena kita paham dan menguasai masalah atau karena kita gak paham. Nah mohon saya dibantu, kalau perlu kita DPR usulkan supaya BSSN membuat audit forensik terkait dengan keamanan cyber kita pak ketua,” kata Sukamta.

Dia pun menjelaskan, bahwa Indonesia sudah 20 tahun lebih, infrastruktur telekomunikasi dan transmisi dalam keadaan kritis.

“Saya khawatir justru sudah dimasuki oleh mereka ini. Karena pada awal 90an dulu, ketika perusahaan telekomunikasi terjebak pada situasi di mana mereka harus ekspansi, namun mereka tidak punya sumber daya yang cukup secara finansial,” jelas Sukamta.

Menurutnya Pemerintah harus mewaspadai dan melakukan langkah antisipasi pengamanan cyber.

“Huawei mereka datang dengan konsep model bisnis yang tidak bisa ditolak, yaitu konsep sewa pakai infrastruktur, di mana huawei membiayai semuanya, dan telkom hanya menyewa infrastrukturnya. Tentu ini permainan bisnis yang dibuat terpisah dan saya tidak tahu apakah regulator BRTI dulu maupun BSSN hari ini memahami permainan ini atau enggak,”katanya.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Tetap Terhubung
16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan
Harus Baca
- Advertisement -spot_img
Artikel terkait
- Advertisement -spot_img