- Advertisement -spot_img
BerandaNEWSKuasa Hukum : Jaksa Harusnya Masukan UU Perdagangan

Kuasa Hukum : Jaksa Harusnya Masukan UU Perdagangan

- Advertisement -spot_img

indoposnews.id-Denny Kailimang, kuasa hukum General Manager Musim Mas Group, Pierre Togar Sitanggang menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya menanggapi tentang kerugian negara.

Sementara JPU tidak menanggapi mengenai suatu proses penyusunan surat dakwaan yang diajukannya.

“Jadi kembali dia (JPU) hanya mengatakan, jika ini (kasus dugaan mafia migor) adalah masalah pokok perkara. Padahal yang kita persoalkan adalah apakah masalah kekurangan pasokan migor dan ekspor itu masuk ranah korupsi atau tidak,” ujar Denny Kailimang menanggapi tanggapan JPU atas eksepsi kliennya dalam sidang kasus dugaan korupsi minyak goreng di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Denny menegaskan karena ada UU Perdagangan yang mengatur tentang ekspor dan pengadaan kelangkaan barang. Dalam UU tersebut juga ada sanksi pidana hukuman 5 tahun penjara dan denda apabila terjadi masalah ekspor dan pengadaan kelangkaan barang.

“Jadi kan tidak masuk dalam tipikor. Dan denda ada juga di dalam Undang-Undang Perdagangan. Nah ini yang belum terjawab dengan sempurna oleh JPU. Jadi kita harapkan, bahwasanya majelis hakim lebih jeli untuk melihat dan menelaah baik daripada eksepsi kami maupun dari jawaban penuntut umum,” ujar Denny.

“Jadi UU yang diterapkan adalah korupsi tapi kita katakan itu bukan korupsi, itu UU Perdagangan. Karena di UU Perdagangan ada sanksinya yaitu 5 tahun penjara dan denda. Itu yang kita harapkan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan ini Denny juga mengkritisi terkait administrasi berita acara sidang yang dilakukan JPU. Dalam jawaban eksepsi yang disampaikan JPU, berkas ditandatangani oleh JPU berinisial ZL.

Sementara yang bersangkutan tidak hadir dan berkas dibacakan oleh jaksa yang lain.

“Saya harap kejaksaan tertib. Karena ini hak asasi orang, ditahan, diadili. Jaksa yang tandatangani berkas tidak hadir, tapi dibacakan jaksa lain. Ini tidak menghargai persidangan. Benar dia JPU, tapi yang tanda tangan tidak hadir. Dibacakan jaksa lain,” ujarnya Denny.

Sementara itu, JPU dalam tanggapan eksepsinya meminta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Pierre Togar Sitanggang, menolak secara keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh tim penasehat hukum terdakwa.

JPU juga menyatakan surat dakwaan telah memenuhi syarat. Serta menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat berwenang untuk memeriksa perkara ini.

“Serta melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara atas nama terdakwa Pierre,” ujarnya. (bwo)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Tetap Terhubung
16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan
Harus Baca
- Advertisement -spot_img
Artikel terkait
- Advertisement -spot_img