Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampingi Ketua TP PKK DKI Jakarta, Fery Farhati hari ini melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Kepulauan Seribu, jumat 30 April 2021.
Kedatangan Pak Anies Baswedan Kebeberapa Pulau dan Menginap di Kepulauan Seribu hanya simbolik, dan bukan berarti sudah menyelesaikan persoalan dasar masyarakat dan menunaikan janji kampanye.
Janji kerja Anies-Sandi menjadikan Kepulauan Seribu pulau pembangunan mandiri dengan meningkatkan sumberdaya manusia, menjadikan pusat konservasi ekologi dan lain sebagainya.
Menanggapi hal ini, Ketua DPD KNPI II Kabupaten Kepulauan Seribu, Lukman Hadi menilai, sdah lebih dari 3 tahun beliau jadi Gubernur tapi banyak janji yg belum tertunaikan. Janji Integrasi Transportasi perairan belum juga jalan, karena mandeknya proyek Rencana Induk Pelabuhan dan perlu nya perbaikan tata aturan BUMD Transportasi bermoda darat yang tisak otomatis bisa mengurus angkutan perairan.
“Kapal tradisional yang di kelolah oleh masyarakat sebagai urat nadi aktifitas sosial, distribusi barang dan jasa, serta penggerak ekonomi tidak juga mendapat pembinaan, bahkan karena penurunan ekonomi akibat menurunnya kunjungan wisatawan karena Covid-19 banyak kapal tradisional tidak sanggup beroperasi dan melakukan perawatan,” ujar Lukman.
Menurutnya, Dari 40 Kapal tradisional hampir setengahnya sudah tenggelam di laut karena tak ada biaya perawatan. Padahal harusnya kapal-kapal ini di integrasikan dengan moda transfportasi se Jakarta, 1 tiket bisa juga utk kapal, TransJakarta dan MRT sesuai janji Kampanye?
Janji pembangunan resort bekualitas internasional juga tak jelas arahnya, belum lagi pelayanan kesehatan masyarakat yang selalu di rujuk ke RS di daratan. Tahun 2021 menurut BPS Angka Kemiskinan melonjak jadi 14% (masuk 50 tertinggi daerah termiskin se Indonesia) , ini naik dr sebelumnnya di 2020 12% dan di 2018 hanya 11,7%. Tim Task Force percepatan pembangunan Kepulauan Seribu yang tak tahu bentuk dan kinerjanya.
“Pemenuhan kebutuhan dasar hidup yaitu air bersih, yang mana telah dibangunnya SWRO di Pulau-pulau Pemukiman oleh Pemda DKI Jakarta hanya sebatas Proyek mercusuar saja, dimana kenyataan di lapangan masih belum bisa memenuhi kebutuhan air bersih karena kapasitas produksi yang jauh dari kebutuhan dan harga mahal, “terang Lukman.
Selain masalah kapasitas produksi, kata Lukman, masalah lain adalah dalam penerapan tarif air tersebut, dalam pergub 14 tahun 2018 diatur tarif air SWRO di Kepulauan Seribu masuk dalam Kelompok V Khusus dimana untuk pemakaian 0-3 m3 dengan Harga Rp. 32.000 berbeda jauh dengan Kelompok Rumah Tanggah Sederhana 5 Wilayah DKI Jakarta lainnya yaitu Rp. 3.550.
“Untuk itu kami minta kepada Pak Gubernur agar merevisi Pergub tersebut sehingga terciptanya perikeadilan bagi kami warga Kepulauan seribu, jangan sampai ada anggapan Pemda DKI Berbisnis air bersih dengan warga Kepulauan Seribu, hal ini jauh dari slogan Maju Kotanya, Bahagia Warganya, ” tegas Lukman.
Selaian masalah kebutuhan air bersih, kebutuhan dasar hidup lainnya adalah kebutuhan Lahan Pemukiman, dimana saat ini di pulau-pulau penduduk sudah padat dan tidak lagi tersedia lahan untuk pemukiman, kami minta agar pemda DKI Jakarta ikut memikirkan kondisi kami di kepulauan seribu dengan membangun Kawasan Pemukiman di Kepulauan Seribu, KTP kami juga Monas jadi kami juga berhak atas program Rumah DP 0% atau Rusunawa yang sedang di galakkan oleh Pemda DKI Jakarta.
Belum lagi konservasi ekologi yang tak jelas dan makin buruk karena bocornya pipa minyak PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) yang telah merusak ekosistem laut, yang di dukung oleh lemahnya Pemda DKI dalam melindungi dan mejaga Kelestarian laut karena selalu membiarkan pencemaran terjadi, dan semua selesai dengan kompensasi.
Tentu apa yang di sampaikan ini bukan karena kebenciaan dan melihat capaian-capain yang sudah di lakukan Pak Anies, tapi ini adalah rasa kritis dan sayang kami sebagai masyarakat bahwa apa yang di lakukan oleh Pak Anies sebagai Gubernur masih simbolik dan tidak menyelesaikan persoalan dasar masyarakat dan menuntaskan kesenjangan di Kepulauan Seribu.
