Indoposnewsid_Forum advokat Kota Tangsel mengawal program makan gizi gratis. Program ini bagian dari janji kampanye Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI saat masa kampanye beberapa waktu lalu.
Hal itu kemudian beberapa lembaga pengacara di Kota Tangsel menyampaikan mengenai visi dan misi yang sangat baik ini. Seperti yang disampaikan Kuasa Hukum D’airman Lawfirm, Dodi Prasetya Azhari, bahwa program makan gizi gratis sebagai bentuk keberpihakan terhadap perkembangan sumber daya manusia. Program makan siang gratis ini mempunyai nilai penting bagi perkembangan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
“Walaupun program makan siang gratis ini masih berupa janji pasangan Prabowo-Gibran sebagai pasangan pemenang Pilpres 2024 yang baru akan diresmikan memimpin Indonesia di bulan Oktober nanti, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memasukkan program makan siang gratis ini ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025,” ujarnya Senin di Pamulang Kota Tangsel (28/5)
Dari hasil pendataan untuk Kecamatan Pamulang Kota Tangsel ada sekitar 65 ribu anak penerima manfaat. Angka itu termasuk akumulasi seluruh wilayah se Indonesia dengan jumlah 83 juta penerima manfaat. Mereka adalah anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk diberikan makanan gizi gratis. Dengan estimasi 15 ribu peranak belum termasuk susu.
“Manfaat dari progam ini termasuk akan memastikan bahwa siswa sebagai penerima manfaat memperoleh kecukupan gizi sehingga mendukung perkembangan kognitif anak serta kesehatan mereka secara menyeluruh. Anak yang memperoleh asupan pangan dan gizi yang baik lebih besar kemungkinannya untuk tumbuh dengan baik secara fisik dan berpotensi menjadi unggul dalam bidang akademis,” tambah ia.
Hal yang sama juga disampaikan Kuasa Hukum Kantor Hukum Hanasti & Rekan Misbahul Anwar dan Adit. Ia menilai program makan gizi gratis ini diusung dengan tujuan untuk meningkatkan gizi anak Indonesia serta meringankan beban ekonomi keluarga, membantu perekonomian rakyat dan pada akhirnya mewujudkan generasi Indonesia yang cerdas dan berprestasi.
“Selain mendorong inklusivitas pendidikan, program ini juga akan membantu memastikan bahwa apapun latar belakangnya, siswa dapat memperoleh akses ke pangan bergizi dan mengurangi disparitas yang kini masih ada,” imbuhnya.
Disisi lain perlu ada kepastian hukum untuk memuluskan program ini kedepan. Bukan hanya lima tahun tapi berkelanjutan. Dengan tujuan agar tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan.
“Sistem distribusi menjadi salah satu kunci keberhasilan program makan gizi gratis ini agar memastikan bahwa makanan yang akan diterima oleh siswa tepat waktu dan dengan kualitas yang baik, maka sistem distribusi harusnya dijalankan dengan efektif dan efisien bahkan kami telah ujicoba di sekolah yang mana ini menjadi contoh untuk diterapkan pada wilayah yang lain,” tambahnya.
Adapun Kuasa Hukum LBH Tridharma Indonesia, Yudi Rijali Muslim menegaskan selain potensi manfaat terhadap dampak inklusif makan siang gratis bagi pendidikan, juga mempunyai banyak potensi ekonomi dan lingkungan seperti terciptanya peluang serapan tenaga kerja lokal terkait keberadaan Infrastuktur dapur. Kemudian bertumbuhnya kemampuan tenaga kerja lokal terhadap daya beli masyarakat di tingkat kecamatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia serta terciptanya hilirisasi pangan terkait rantai pasok.
“Oleh sebab itu pertama kami ingin mengawal terealisasinya program makan gizi gratis Presiden Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang akan dilantik Oktober 2024 nanti ingin merekomendasikan bahwa perlu segera dibentuk unit kerja, agar dapat mulai merancang realisasi program makan gizi gratis ini yang tugas awalnya adalah berkordinasi terhadap kementerian yang erat kaitannya terkait implementasi program makan gizi gratis diantaranya Kementerian Pendidikan, Kementerian UMKM dan Koperasi, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa,” usulnya.
Kedua memahami tentang pendekatan kekhususan dari hadirnya program makan gizi gratis ini adalah sebagai bentuk program investasi terhadap hampir 83 juta pelajar yang dikemudian hari menjadi bukti keseriusan menyiapkan generasi muda Indonesia menjadi generasi Emas 2045.
Ketiga program 100 hari kerja Pasangan Prabowo-Gibran dapat memaksimalkan peran fungsi agar dapat segera terlaksananya 8 program hasil terbaik cepat terkait mekanisme distribusi, data pendukung, data penerima manfaat.
“Dan keempat perlunya 8 program hasil terbaik cepat ditetapkan dalam sebuah aturan, hal ini kami anggap perlu untuk memastikan program ini bisa segera berjalan. Aturan yang kami maksud adalah terkait kepastian hukum dan tidak adanya tumpeng tindih antar peraturan sehingga tidak terjadi juga tumpang tindih peran serta terciptanya sinergitas antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran,” tutup ia. (din).
