Foto ist/net
indoposnews.id – Aktivis Hukum Sosial Politik Nasional, Ferdinand Hutahaean mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang langsung merespon dan menelpon Kapolri untuk segera menindak lanjuti keluhan para pekerja pengemudi truk, terkait banyaknya pungutan liar (pungli) di jalan oleh aksi premanisme liar jalanan.
Dampaknya, tak menunggu 24 Jam, Polri langsung menggelar operasi secara nasional memberantas premanisme yang mengganggu distribusi barang di seluruh wilayah NKRI.
“Kita patut apresiasi dan beri dukungan kepada Presiden dan kepada Polri yang merespon dengan cepat keluhan para pengemudi truk tersebut,” jelasnya Senin (14/6/2021).
Namun kata Ferdinand, pasca penindakan tersebut, kemudian beredar video yang viral di media massa, dengan narasi yang seolah menunjukkan setelah tidak ada pungli, pekerjaan bongkar muat peti kemas pun jadi tidak terlayani.
“Video itu kemudian viral dan akhirnya, dari penelusuran fakta, yang terjadi adalah seperti jawaban dari pihak Pelindo yang kami peroleh menyampaikan penjelasan bahwa, pertama, kejadian saat hari jumat saat break lebih awal untuk sholat Jumat,” jelas Ferdinand.
Kedua untuk mengatasi hal tersebut Pelindo akan menempatkan operator non muslim saat hari Jumat. Ketiga menetapkan hot seat saat pergantian shift. Sehingga jeda bisa di minimalkan.
“Kita berharap bahwa ini akan menyelesaikan masalah yang sama dan tidak lagi terjadi antrian seolah bongkar muat tidak dilayani karena tidak ada pungli,” jelas Ferdinand.
Setelah video tersebut, menyusul ada lagi video yang juga viral. Yaitu diturunkannya sebuah kantong plastik dari atas ke bawah dengan tali. Namun tak terlihat siapa yang menurunkan.
“Diduga yang menurunkan adalah operator dengan tuduhan narasi dalam video untuk meminta uang kepada pengemudi. Video tersebut ternyata adalah video lama pada tahun 2017. Dan sudah ditonton berulang kali sejak tayang. Jadi peristiwa tersebut bukan peristiwa yang baru saja terjadi. Namun demikian kita tetap meminta kepada Pelindo agar hal seperti ini ditertibkan jika masih ada,” tegas Ferdinand.
Lebih lanjut dia menjelaskan, atas peristiwa di atas, kita harus cermat melihat titik pungutan liar dengan pemaksaan.
“Dan terkait perilaku operator yang viral tersebut, lebih kepada pemberian uang terima kasih oleh para pengemudi. Sama ketika kita mencukur rambut, sudah bayar ke kasir, tapi tetap saja kita memberi dengan iklas tip kepada tukang cukurnya,” jelas Ferdinand.
Jadi fokus yang harus diberantas oleh Polri kata dia, adalah premanisme di jalanan yang melakukan pungli.
“Ini yang meresahkan banyak pengemudi. Soal perilaku operator, kita berharap Pelindo akan tegas menerapkan sanksi jika ada yang memaksa meminta uang,” ujarnya. Kita dukung perintah Presiden agar kawasan Tanjung priok bersih dari pungutan liar. Khususnya yang banyak terjadi dan dominan terjadi di luar areal Pelabuhan, bukan di dalam pelabuhan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengkonfirmasi terkait isu maraknya pungutan liar yang terjadi kepada para sopir truk petikemas. Menurutnya, persoalan pungli ini bermula ketika kemacetan terjadi di wilayah Tanjung Priok.
“Ketika jalan raya ini penuh sehingga truk tidak dapat bergerak, maka ketika itu datanglah segerombolan orang untuk memeras pengemudi kami. Baik itu memeras uangnya, handphonenya, bahkan mobil yang dalam keadaan hidup pun bisa dicabut baterry nya,” demikian disampaikan Gemilang dalam sebuah sesi wawancara, dikutip Senin (14/6/2021).
Hal ini menurutnya sangat meresahkan. Sebab terkadang pengemudi truk memang hanya seorang diri, dimana mereka membawa petikemas yang tujuannya ekspor.
“Jadi kita lihat akar masalahnya adalah jalan macet,” jelasnya (rls)
