- Advertisement -spot_img
BerandaNEWSDiskusi Publik Problem Pertambangan AMMAN Mineral Nusa Tenggara, Adian: Usaha Tambang Harus...

Diskusi Publik Problem Pertambangan AMMAN Mineral Nusa Tenggara, Adian: Usaha Tambang Harus Berkontribusi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Jika Tidak Tutup Saja!

- Advertisement -spot_img

INDOPOS-Usaha tambang harus memiliki kontribusi terhadap masyarakat, khususnya masyarakat setempat yang bertempat tinggal di wilayah berdirinya tambang. Hal itu ditegaskan Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu, saat diskusi publik, dengan tema Problem Pertambangan AMMAN Mineral Nusa Tenggara dalam Perspektif HAM, Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, dan Hak-Hak Masyarakat Lokal.

“Kalau perusahaan tambang bermasalah, dan tidak ada kontribusi pada kesejahteraan masyarakat, sebaiknya ditutup saja,” tegas Adian, di sela-sela diskusi publik, di Cikini, Minggu (30/10/2022).

Politisi yang dikenal vokal ini mengatakan, Presiden Jokowi sejauh ini telah menutup ratusan perusahaan tambang yang nakal dan tak berkontribusi pada masyarakat, serta tidak peduli pada lingkungan. “Jadi saya pastikan pemerintah Jokowi tak akan ragu untuk menutup satu lagi tambang, jika memang tidak berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat serta tak peduli lingkungan,” katanya.

Lihat Video Lengkapnya dengan Mengklik Link INDOPOSNEWS TV Berikut:

Seperti diketahui,   PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) adalah perusahaan pertambangan yang mengoperasikan 25.000 ha tambang tembaga dan emas yang terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Lokasinya berjarak sekitar 550 meter di atas permukaan laut, 81 km dari kota Mataram, dan 1.540 km ke arah timur dari ibu kota Jakarta.

Sebelumnya perusahaan ini bernama PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT), anak usaha Newmont, perusahaan asal Amerika Serikat, yang memegang Kontrak Karya (KK) pertambangan generasi Ke-4 sejak tahun 1986. Kemudian diakuisi keseluruhan sahamnya oleh Grup Medco Energi, yang berdampak perubahan nama perusahaan menjadi PT. AMNT pada tanggal 15 Agustus 2016. Adapun kontrak karyanya berubah menjadi IUP Khusus (IUPK) pada tahun 2017.

Peralihan penguasaan saham dari milik asing menjadi perusahaan nasional, tidak serta merta menyelesaikan sejumlah persoalan di wilayah pertambangan tersebut. Utamanya pada masalah lingkungan hidup, pengelolaan pasca tambang, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, maupun pemenuhan hak-hak masyarakat lokal. Rangkaian aksi protes masyarakat, aktivis lingkungan hidup dan hak asasi manusia terus terjadi di lapangan.

Dengan jumlah cadangan emas 9.190 juta ons dan tembaga 7,380 juta pon, serta jumlah karyawan 4.300 orang dan 5.000 kontraktor, kehadiran PT AMNT masih dipandang tidak cukup memberikan kontribusi bagi peningkatan derajat kehidupan masyarakat di Pulau Sumbawa.

Sejumlah masalah yang mengemuka dalam pertambangan AMNT antara lain: pembuangan limbah tailing ke laut dalam (deep sea tailing placement atau DSTP) di Teluk Senunu yang akan menambah kerusakan ruang hidup dan keberlangsungan ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan sumber daya perikanan yang masyarakat pesisir dan pulau kecil, keluhan penggunaan fasilitas jalan umum dan debu yang mengganggu kesehatan warga pada proyek pembangunan smelter, ketimpangan dalam rekrutmen dan roster tenaga kerja lokal, pemutusan hubungan kerja (PHK), serta kecelakaan kerja yang masih kerap terjadi.

Selain itu, ada persoalan distribusi CSR yang tidak efektif dan tidak tepat sasaran, akses informasi publik yang terbatas ke media dan pegiat lingkungan hidup, masalah konflik agraria dalam ganti rugi lahan warga yang terdampak pembangunan smelter, progres pembangunan smelter yang rendah (35,53% per Agustus 2022) dari target selesai tahun 2023, hingga proses divestasi dan akuisisi saham, yang dalam catatan KPK dan ICW ditengarai bermasalah dan beraroma korupsi serta menihilkan saham pemerintah daerah sebagai representatif rakyat lokal.

Tentu saja deretan masalah-masalah di atas, akan makin panjang daftarnya bila disandingkan dengan data-data temuan, investigasi, dan penelitian lapangan oleh para pihak yang berkompoten. Akar atau simpul kekisruhan ini di mana letaknya? Manajemen perusahaan yang tidak memihak terhadap kepentingan lingkungan dan masyarakat sekitar? Salah dipersoalan tata kelola pengelolaan sumberdaya alam, atau ada masalah krusial lain?

Diharapkan dalam diskusi publik akan dapat mengurai problem-problem dimaksud, sekaligus bentuk tawaran solusinya.

Kegiatan dilakukan pada hari Minggu, 30 Oktober 2022, pukul 10.00- 12.30 WIB, bertempat di Bakoel Coffee Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, dalam bentuk diskusi publik. IMES mengundang pihak-pihak terkait, baik dari kalangan aktivis pegiat lingkungan hidup dan pertambangan, peneliti ekonomi politik pertambangan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja, maupun Komisi Energi dan Pertambangan DPR RI.

Pembicara dalam diskusi publik ini adalah:

1. Afriansyah Noor, Wakil Menteri Tenaga Kerja RI

2. Adian Napitupulu, Anggota Komisi VII DPR RI

3. Rida Mulyana, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM

4. Hairansyah, Anggota Komnas HAM RI

5. Salamuddin Daeng, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

6. Melky Nahar, Koordinator Nasional JATAM

7. Fanny Tri Jambore, Manajer Kampanye Tambang dan Energi WALHI

8. M. Hatta Taliwang, Direktur Institut Soekarno Hatta

9. M. Erry Satriyawan, Ketua Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang (AMANAT). Moderator: Erwin Usman Direktur Eksekutif IMES. (wok)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Tetap Terhubung
16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan
Harus Baca
- Advertisement -spot_img
Artikel terkait
- Advertisement -spot_img