Indoposnewsid_Percepatan penyelesaian pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) tahun 2025 menjadi salah satu usulan prioritas yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Jakarta Utara.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono saat membuka Musrenbang (21/3) itu mengatakan, wilayah pesisir Jakarta Utara masih terus dibayangi potensi banjir rob. Untuk itu, itu harus ada pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall sebagaimana sudah dirancang sejak tahun 1993.
Dijelaskan Heru, terjadi penurunan muka tanah di wilayah Jakarta Utara, yang juga menjadi salah satu penyebab banjir. Sehingga, jika NCICD tidak segera dibangun, maka masalah banjir di wilayah Jakarta Utara tidak bisa tertangani dengan baik. Adapun pembangunan proyek NCICD dilaksanakan bersinergi dengan Pemerintah Pusat.
“Kalau kita lihat, khusus di Jakarta Utara, penurunan muka tanah bisa mencapai antara 70 sentimeter hingga satu meter. Jadi, sudah tidak mungkin penanganan banjir dilakukan kalau tidak ada NCICD. Memang biayanya cukup besar, tapi kalau kita bersama-sama berkomitmen dengan Pemerintah Pusat, maka bisa dibangun. Karena, bukan hanya untuk di wilayah Jakarta Utara saja, tetapi secara nasional itu, dari Jakarta sampai ke Semarang harus ada tanggul laut,” katanya.
Kondisi global dapat menjadi panduan atau pijakan bagi para peserta musrenbang dalam menyusun RKPD tahun 2025. Karena, salah satu kunci kesuksesan Provinsi DKI Jakarta adalah wilayah Jakarta Utara yang merupakan kawasan ekspor-impor dengan adanya Pelabuhan Tanjung Priok.
“Kondisi ekonomi dunia mengalami perlambatan, yang akan terjadi sampai dengan semester dua tahun 2024. Maka, kuncinya, kita harus kompak. Seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pengusaha, warga, hingga Forkopimda harus kompak, agar pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta berjalan dengan baik dan inflasi dapat terjaga dengan baik,” terangnya.
Selain itu, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim menerangkan bahwa kegiatan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan yang digelar sejak tanggal 26 Februari-7 Maret 2024. Menghasilkan 50 usulan yang diakomodir dapat dikerjakan di tahun 2024, 919 usulan yang diakomodir pada Renja PD/UKPD tahun 2025, dan dua usulan yang diakomodir pada Renja PD/UKPD tahun 2026.
“Selain itu, ada 210 usulan yang belum dapat diakomodir karena belum menjadi prioritas wilayah dan akan masuk dalam Bank Data Musrenbang Tahun 2025 kemudian terdapat 705 usulan yang memerlukan penyesuaian kebutuhan sebagaimana hasil rekomendasi Tim Teknis UKPD dan tujuh usulan yang mengalami duplikasi,” katanya.
Sementara itu, Legislator DPRD DKI Jakarta, Agustina Hermanto (Tina Toon) sangat mendukung direalisasikannya usulan-usulan prioritas yang memberikan kemanfaatan luas bagi masyarakat.
“Saya mendukung kebutuhan prioritas pembangunan, terutama NCICD bisa direalisasikan,” katanya.
Ia juga mengapresiasi respons cepat upaya penanganan banjir yang dilakukan Wali Kota Jakarta Utara bersama jajaran dan berharap upaya preventif bisa terus dioptimalkan.
Selain itu, pelaksanaan Musrenbang yang rutin digelar setiap tahunnya itu menjadi landasan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.
Adapun usulan aspirasi masyarakat Jakarta Utara yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2025 dan membutuhkan dukungan dari perangkat daerah yaitu pembangunan tanggul pengaman pantai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
Sebagai upaya penanggulangan banjir rob di pesisir Utara Jakarta, pembangunan turap Kali Cakung Lama (KCL) Pegangsaan Dua yang merupakan upaya penanggulangan banjir di Kelapa Gading dan Cilincing.
Selanjutnya, perbaikan jalan di sepanjang Jalan Akses Marunda untuk mendukung aktivitas perekonomian kemudian pada beberapa Puskesmas Kecamatan perlu adanya perluasan ruang untuk mengakomodasi layanan puskesmas seperti ruang bersalin, ruang laboratorium, ruang penyimpanan obat, dan lahan parkir.
.
