Foto ist
indoposnews.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, blusukan ke wilayah padat penduduk di Kelurahan Pulo Gadung, Jakarta Timur (Jaktim) Rabu (18/8/2021).
Muhadjir mendatangi satu persatu rumah warga, sambil membagikan sembako dan masker. Melihat seorang nenek yang tengah duduk di tangga rumahnya yang sangat sempit, ia tak segan menghampiri.
“Nenek usianya berapa? sudah lama tinggal di sini? Tinggal dengan siapa?” demikian sekelumit pertanyaan Pak Menko kepada sang nenek yang telah berusia 70 tahun dan sedang menderita stroke tersebut.
Muhadjir yang mengetahui nenek itu belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan serta identitas kependudukan yang belum sesuai domisili, meminta Wakil Camat Pulo Gadung untuk segera mengurus perubahan identitas KTP nenek asal Magelang, Jawa Tengah itu.
Sebagaimana tujuan kedatangan Menko PMK Muhadjir ke RT 13 RW 10, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, itu sejatinya adalah untuk melihat dan memastikan masyarakat miskin dan rentan telah mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah termasuk hak atas jaminan kesehatan.
Menurut laporan pemangku daerah terkait, dari sekitar 5.000 Kepala Keluarga (KK) yang ada di Kelurahan Pulo Gadung, sebanyak 792 KK terdata sebagai penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH).
Kunjungan Menko PMK di RT 13, menemukan banyak keluarga yang belum mendapatkan bansos reguler, sementara warga tersebut sangat layak menerima bantuan sosial.
Hanya sebagian kecil masyarakat yang menerima Bantuan Program Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST) reguler selama masa Pandemi Covid-19.
Selain itu, ditemukan juga sejumlah keluarga yang memiliki Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) sebelumnya mendapatkan bantuan PKH dan/atau Program Sembako, saat ini bantuannya tidak dapat lagi sejak awal tahun 2021
Menko PMK meminta agar Lurah Pulo Gadung mendata semua warga yang miskin dan rentan.
“Siapa yang miskin, janda, mereka yang susah, seperti tadi yang saya lihat mestinya mereka itu dapat bansos seluruhnya karena masuk warga miskin,” tutur Menko PMK di hadapan para pemangku daerah setempat.
Kepada Pak Lurah, Muhadjir berpesan agar warga miskin bisa mendapat jaminan bansos. Untuk memudahkan pendataan, menurutnya, dapat dilakukan dengan cara mengusulkan dan mengurutkan masyarakat yang paling miskin dan sangat membutuhkan.
“Diranking, kemudian dimusyawarahkan di tingkat RT. Kalau sudah didata ini nanti diusulkan agar masuk DTKS sehingga setelah Covid-19 mereka bisa tetap dapat bantuan reguler,” pungkasnya. (rls)
