Indoposnewsid_Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) berharap pemerintah dapat mempertimbangkan adanya badan nasional untuk menaungi urusan logistik dan forwarder. Agar aturan-aturan yang telah diterbitkan oleh berbagai kementerian teknis yang terkait dapat diharmonisasi. Sehingga implementasi di lapangan dapat berjalan dengan baik.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) ALFI M Akbar Djohan kepada Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, di kediaman resmi Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (20/2).
“Kami membawa gagasan penguatan kelembagaan logistik nasional berupa Badan Logistik Nasional yang sudah sekian puluh tahun para pelaku logistik nasional merindukan lahirnya suatu badan yang independen dan juga permanen bisa menjadi panglima pada pengaturan ekosistem logistik nasional,” katanya melalui Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta.
Akbar menyampaikan kepada Wapres bahwa nilai transaksi yang beredar di ekosistem logistik nasional dalam beberapa tahun terakhir berkisar Rp1.700 triliun.
Pemerintah perlu hadir memfasilitasi solusi terhadap praktik bisnis logistik nasional yang kini menjadi peluang pasar menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi pelaku usaha logistik dari Sabang sampai Merauke.
Akbar mengatakan ALFI saat ini memiliki anggota sekitar 4.000 perusahaan dengan jumlah karyawan di industri logistik berkisar 400 ribu orang. Hal itu tentunya menjadi suatu kekuatan ekonomi yang pemerintah bisa memberikan dukungan yang kuat bagi sektor jasa logistik nasional.
ALFI juga berkomitmen masuk ke dalam ekosistem rantai pasok global dalam memberikan daya saing ekonomi bagi investasi nasional.
“Komitmen pemerintah terhadap negara asing bisa kita wujudkan dengan memberikan biaya logistik yang affordable, efisien, efektif, dan produktif,” katanya.
Sementara itu, Wapres Ma’ruf Amin mengatakan agar ALFI coba mencari model terbaik. Bisa juga ada beberapa alternatif. “Nanti yang terbaik yang kita ambil,” katanya.
Wapres menyampaikan, riset ini sangat krusial diinisiasi oleh pelaku usaha sebagai pihak yang paling memahami kondisi di lapangan.
“Pengusaha yang tahu persis, yang menyelami, mengerti letaknya dimana, dimana masalahnya. Harusnya bisa membuat konsep yang coba diajukan ke pemerintah,” jelasnya.
Sementara terkait referensi praktik baik (best practice) ini, Wapres mengimbau agar DPP ALFI dapat mempelajari sistem-sistem yang telah dilakukan di negara lain dan terbukti keberhasilannya.
